Prangko Queen Elizabeth II; Hongkong

Isi: 6
Negara: Hongkong
Kategori: used stamps
Kondisi: baik
Informasi:

Ratu Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary, lahir 21 April 1926) adalah ratu monarki konstitusional dari 16 negara berdaulat (dikenal sebagai Alam Persemakmuran) dan teritori beserta dependensinya, serta ketua dari 54 anggota Negara-Negara Persemakmuran. Ratu Elizabeth juga merupakan Gubernur Agung Gereja Inggris.

Setelah naik takhta pada tanggal 6 Februari 1952, Ratu Elizabeth menjadi Ketua Persemakmuran sekaligus ratu dari tujuh Alam Persemakmuran (Commonwealth Realms) merdeka, yaitu: Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Pakistan dan Sri Lanka. Sejak tahun 1956 hingga 1992, jumlah Alam Persemakmuran nya bervariasi dan beberapa wilayah merdeka bertransformasi menjadi negara republik. Saat ini, selain empat negara pertama yang disebut di atas, Elizabeth juga merupakan Ratu dari Jamaika, Barbados, Bahama, Grenada, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Belize, Antigua dan Barbuda, serta Saint Kitts dan Nevis. Masa pemerintahannya selama 62 tahun merupakan masa pemerintahan terpanjang kedua dalam sejarah Monarki Britania Raya setelah Ratu Victoria, yang memerintah selama 63 tahun.

Elizabeth lahir di London dan menempuh pendidikan secara privat. Ayahnya naik takhta menjadi George VI pada tahun 1936 setelah pamannya, Edward VIII, melepaskan takhtanya, dan secara tidak terduga Elizabeth menjadi penerus takhta berikutnya. Elizabeth mulai menjalankan tugas sosialnya selama terjadinya Perang Dunia II dengan bertugas di palang merah. Pada tahun 1947, ia menikah dengan Pangeran Philip, Adipati Edinburgh, dan kemudian dikaruniai empat orang anak, yaitu Charles, Anne, Andrew, dan Edward. Upacara penobatannya dilaksanakan pada tahun 1953 dan merupakan upacara penobatan pertama yang disiarkan melalui televisi.

Dinamika hubungan Cina dan Hongkong banyak diwarnai ketegangan semenjak kemenangan Inggris diatas Cina dalam perang Opium I. Setelah kemenangan tersebut, Inggris memaksa Cina untuk menandatangani perjanjian Nanjing yang salah salah satu isinya adalah menyerahkan Hongkong kepada Inggris. Semenjak Hongkong dibawah kekuasaan Inggris, banyak sekali perubahan yang mendasar pada Hongkong diantaranya berkembang pesatnya paham demokrasi kapitalismembawa Hongkong kepada kemajuan dalam perdagangan hingga melampaui pertumbuhan ekonomi Inggris. Namun setelah tengah abad lamanya, Inggris mengembalikan Hongkong kepada Cina pada tahun 1997. Sejak saat itu mulai muncul kekhawatiran dari pihak Cina akan dominasi dan ekspansi paham kapitalis, sebab saat itu pula Cina menganut system sosialis-komunis. Sehingga timbul pergolakan tersendiri dari pihak Hongkong atas terintegrasinya Hongkong kedalam kekuaaan Cina. Untuk menghindari adanya gerakan separatisme pemerintah Cina khususnya Den Xiaoping menerapkan sistem satu Negara dua system yang memberikan otonomi khusus pada Hongkong (SAR) dalam bidang membuat mata uang sendiri, bea cukai, imigrasi, sistem hukum, politik dan ekonomi. Sedangkan pertahanan nasional (HANKAM) dan hubungan diplomatik dikendalikan oleh pemerintah pusat di Beijing.